Sistem Pemberian Keterangan DPR (SITERANG)

No. Perkara Pasal Batu Uji
18/PUU-XVI/2018 Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 20A ayat (3), Pasal 20A ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 Detail
21/ PUU -XVI/ 2018 Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 20A ayat (3), Pasal 20A ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 Detail
16/PUU-XVI/2018 Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3). Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Detail
17/PUU-XVI/2018 Pasal 73 ayat (3), (4), (5) dan (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3). Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Detail
4/PUU-XVI/2018 Pasal 7 ayat (1) huruf d sepanjang kata Penahanan, Pasal 11 sepanjang kalimat kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik, dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU HAP Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Detail