Sistem Pemberian Keterangan DPR (SITERANG)

Moch. Ojat Sudrajat S, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap Ketetapan dalam Pengujian UU Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut: [3.1] … [3.5] Bahwa pada 20 Mei 2022 Mahkamah menerima Surat Pemohon Nomor 038/Pri-MK/V/2022 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022, bertanggal 20 Mei 2022; [3.6] Bahwa pada 23 Mei 2022 Mahkamah tetap melaksanakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan Pemohon dan dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonannya sebagaimana surat Pemohon Nomor 038/Pri-MK/V/2022 yang sebelumnya telah disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah; [3.7] Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; [3.8] Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.7 di atas, RPH pada 23 Mei 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; [3.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h di atas, Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, S.HI., M.H., dan Muhamad Madroni (selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Perkumpulan Maha Bidik Indonesia), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 29 Maret 2022, dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, S.Hi., M.H., dan Muhamad Madroni (selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Perkumpulan Maha Bidik Indonesia), yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 30 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 55/PUU-XX/2022 pada 18 April 2022, perihal permohonan pengujian Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 55.55/PUU/ TAP.MK/Panel/04/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Konstitusi Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, bertanggal 18 April 2022; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Konstitusi Nomor 55.55/ PUU/TAP.MK/HS/04/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, bertanggal 18 April 2022; 3) Ketetapan Ketua Panel Hakim Konstitusi Nomor 55.1.55/ PUU/TAP.MK/HS/05/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, bertanggal 9 Mei 2022; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Mei 2022, namun Pemohon mengirimkan surat permohonan penundaan sidang bertanggal 09 Mei 2022, berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah menunda persidangan perkara a quo dan kemudian Mahkamah menjadwalkan kembali Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2022 yang dihadiri oleh kuasa hukumnya, Faturohman, S.H., M.H. (vide surat kuasa bertanggal 18 Mei 2022). Terhadap permohonan a quo melalui Sidang Panel pada 19 Mei 2022 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, tanggal 19 Mei 2022]; d. bahwa dalam tenggang waktu perbaikan permohonan yang diberikan oleh Mahkamah, Pemohon justru menyampaikan surat kepada Mahkamah bertanggal 20 Mei 2022, perihal Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022); e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 23 Mei 2022 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Oleh karena itu, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;