Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Migas telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Migas yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”; Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”; Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 28 ayat (3);melalui Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 2. Pasal 1 angka 23; Pasal 4 ayat (3); Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1); Frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3); Frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1); Pasal 41 ayat (2); Pasal 44; Pasal 45; Pasal 48 ayat (1); Frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49; Pasal 59 huruf a; Pasal 61; Pasal 63 melalui Putusan MK No. 36/PUU-X/2012

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), yang menjadi landasan untuk mengoptimalkan peran badan usaha milik Negara dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU BUMN beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.