Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI
Temukan berbagai publikasi dokumen dari PUSPANLAKUU Badan Keahlian DPR RI mengenai Laporan Kinerja, Info Judicial Review dan lainnya.
Tidak Ada Judul
Tanggal
2021-11-23
Penulis
-
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terdapat pasal/ayat yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 19/PUU-XII/2014. Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Tidak Ada Judul
Tanggal
2021-11-23
Penulis
-
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) menjadi landasan sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Penyiaran beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), peraturan pelaksana undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagian materi muatan UU Penyiaran bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi.
