Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 5, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
021-5717761
puspanlakuu@dpr.go.id
2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All Rights Reserved.
bahwa berlakunya UU a quo telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena berlakunya pasal a quo tersebut telahtidak mengakui, melindungi, dan memberikan kepastian hukum atas eksistensi ciri khas karakteristik adat dan bidaya yang dianut, dikelola, dipelihara, dilestarikan dan berlaku di daerah tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat Pasal 5 huruf c bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3); dan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945
2022-09-19
97/PUU-XX/2022
Belum diputuskan
Tidak ada timeline