Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 5, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
021-5717761
puspanlakuu@dpr.go.id
2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All Rights Reserved.
bahwa pasal a quo mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang waktu pelaksanaan pemilu kepada daerah sebagaimana konstitusi mengatur waktu pelaksanaan pemilhan. Jika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan serentak di wilayah NKRI pada November 2024 yang mengakibatkan masa jabatan Pemohon sebagai Bupati hanya menjabat selama 3 Tahun 5 bulan.
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945
2022-09-19
95/PUU-XX/2022
Belum diputuskan
Tidak ada timeline