Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 5, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
021-5717761
puspanlakuu@dpr.go.id
2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All Rights Reserved.
bahwa frasa a quo menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir atau multi-interpretasi. Frasa tersebut hanya bisa ditafsirkan bahwa penduduk yang dimaksud adalah Penduduk yang beralamat di 1 kabupaten/kota. Dan bahwa dengan adanya kontes pembagian varian Partai a quo, maka Pemohon termasuk golongan "Parpol baru" dan belum pernah mengikuti pemilhan umum. Oleh karenanya berlaku ketentuan a quo bagi Pemohon berlaku ketentuanwajib mengikuti kembali verifikasi baik secara administratif maupun secara faktual, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 ayat (1), Pasal 177 huruf f, Pasal 75 ayat (4), Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 161 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945
2022-08-03
78/PUU-XX/2022
Ditolak
Penyusunan Konsep Keterangan DPR
Permohonan Perkara
Laporan Putusan atau Ketetapan MK
Laporan Putusan atau Ketetapan MK
Produk
03 Agustus 2022
Perihal: Salinan Permohonan Perkara Nomor 78/PUU-XX/2022
03 Agustus 2022
Perihal: Salinan Permohonan Perkara Nomor 78/PUU-XX/2022
29 September 2022
Perihal: Salinan Putusan Perkara Nomor 78/PUU-XX/2022
29 September 2022
Perihal: Salinan Putusan Perkara Nomor 78/PUU-XX/2022
29 September 2022
Perihal: Salinan Putusan Perkara Nomor 78/PUU-XX/2022