Sistem Pemberian Keterangan DPR (SITERANG)

bahwa Para Pemohon pernah melakuikan audiensi ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempertanyakan mengenai status perlindungan hukum pekerja rumahan sebagai pekerja dan status hubungan kerja berdasarkan UU a quo. Namun pihak Kementerian Ketenagakerjaan memberikan tanggapan bahwa 1) istilah pekerja rumahan tidak dikenal dalam UU a quo dan 2) jika merujuk pada definisi pekerja pada UU a quo, pekerja rumahan dapat dikategorikan sebagai pekerja. Namun, pekerja rumahan dianggap sebagai pekerja yang berada di luar hubungan kerja. Sehingga menyebabkan hak konstitusional para pemohon terabaikan dengan tidak adanya pengakuan terhadap para Pemohon sebagai pekerja yang berada dalam hubungan kerja sehingga menyebabkan tertutupnya akses terhadap mekanisme untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang dilakukan oleh Pengusaha ataupun Pemberi Kerja, baik melalui jalur pengawasan ketenagakerjaan maupun mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan indiutsrial

2022-07-21