Sistem Pemberian Keterangan DPR (SITERANG)

- Ketentuan Pasal 87 huruf a UU a quo mengatur mengenai hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua sampai dengan masa jabatannya berakhir. Anak kalimat “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan undang-undang ini” dalam Pasal 87 huruf a UU a quo bersifat multitafsir karena dapat ditafsirkan sebagai berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi atau berakhirnya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Andaikata penafsiran yang diambil adalah berakhirnya masa jabatan sebagai hakim konstitusi, hal demikian akan menghalangi hak Pemohon untuk menduduki jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara jika penafsiran kedua yang diambil, hal demikian mengandaikan adanya pejabat baru yang diangkat. - ketentuan Pasal 87 huruf b UU a quo tidak memberikan kepastian dalam mengatur hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat batas usia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 namun dianggap memenuhi syarat sehingga hakim yang bersangkutan akan terus menjabat sepanjang keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun atau tidak melebihi usia 70 (tujuh puluh) tahun. Ketentuan Pasal 87 huruf b ini berkaitan erat dengan syarat batas usia bagi jabatan hakim konstitusi menurut Pasal 15 UU 7/2020 yang telah mengubah persyaratan usia hakim konstitusi dalam ketentuan sebelumnya paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun diubah menjadi paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan berhenti apabila telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun.

2020-11-20