Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 5, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
021-5717761
puspanlakuu@dpr.go.id
2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All Rights Reserved.
bahwa norma yang dimohonkan pengujiannya karena dalam perkembangannya, berbagai perkara yang menjadi kewenangan MK yang diperiksa dan diadili MK antara lain pengujian UUD 1945 semakin banyak serta substansi semakin kompleks karena jenis pengujian pun bervariasi dan berimbang. bahkan seiring dengan perubahan kebijakan politik hukum pemilu, baik pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD secara serentak dengan pilkada di seluruh daerah otonom, yang sengketa atau perselisihan hasilnya diadili oleh MK secara serentak pula hal ini menjadi alasan lain untuk lebih memperkuat kepaniteraan.
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 7A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945
2022-07-07
72/PUU-XX/2022
Tidak Dapat Diterima
Penyusunan Konsep Keterangan DPR
Laporan Putusan atau Ketetapan MK
Produk
07 Juli 2022
Perihal: Salinan Permohonan Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022
29 September 2022
Perihal: Salinan Putusan Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022
29 September 2022
Perihal: Salinan Putusan Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022